Page 9 - Kecak Bali Vol1-2025
P. 9
KECAK BALI | 9
Dalam rangka menyampaikan penyediaan data analisis, 2. Pelaksanaan Pemberdayaan
perkembangan peraturan, tata identifikasi permasalahan, dan UMKM
kelola, persyaratan, dan mekanisme rekomendasi atas permasalahan
Dana Desa dan DAK Fisik serta guna dapat menyusun kebijakan Pelaksanaan pemberdayaan
memberikan pemahaman mengenai selanjutnya yang lebih efektif diawali dengan pembuatan nota
pengembangan tata kelola maupun dan efisien. Hasil pemantauan kesepahaman antara KPPN
operasional tools/aplikasi OMSPAN dan evaluasi penyaluran TKD Denpasar dengan UKM sasaran, yang
TKD, KPPN Denpasar melaksanakan setiap triwulan dituangkan dalam memuat peran KPPN Denpasar yang
kegiatan sosialisasi maupun Laporan Pemantauan dan Evaluasi akan melaksanakan pendampingan
bimbingan teknis yang dilaksanakan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah usaha dan fasilitasi pembiayaan, dan
minimal setiap triwulan. dan disampaikan kepada Direktorat pihak pelaku UMKM berkomitmen
Pelaksanaan sosialisasi Pelaksanaan Anggaran selaku untuk mengembangkan usaha yang
dan bimbingan teknis tersebut Koordinator KPA Penyaluran TKD. telah dijalankannya dan bersedia
dilaksanakan pada masing-masing berpartisipasi aktif mengikuti
Pemda agar dapat lebih detil C. Special Mission kegiatan Pemberdayaan UKM KPPN
membahas teknis perkembangan Denpasar.
penyaluran Dana Desa dan DAK Pelaksanaan tugas bidang Bentuk pemberdayaan yang
Fisik.
Special Mission Advisory merupakan paling sering dilaksanakan yakni
penugasan yang relatif baru bagi mengikutsertakan UKM dalam
4. Focus Group Discussion KPPN, termasuk KPPN Denpasar. kegiatan Bazaar dan sejenisnya yang
(FGD)/ Sharing Session Pelaksaan pada tahun 2024 diselenggarakan oleh Kemenkeu
cakupannya masih terbatas pada Bali maupun kegiatan berskala
Sebagai upaya untuk lebih Pembinaan BLU dan Pemberdayaan nasional yang diselenggarakan oleh
memahami permasalahan/kendala UMKM. Pembinaan BLU, masih Ditjen Perbendaharaan maupun
yang terjadi pada BPKAD, Dinas merupakan satuan kerja instansi Kementerian Keuangan. UKM yang
PMD, APIP Pemda, maupun OPD Pemerintah Pusat, dirangkaikan paling sering mengikuti adalah
serta mendiskusikan alternatif dengan pelaksanaan tugas bidang Pengrajin tenun ikat Bali-Endek.
penyelesaiannya, KPPN Denpasar Central Government Advisory Selain itu juga, mengikutkan dalam
melaksanakan FGD/Sharing Session Sedangkan pemberdayaan kegiatan FGD Pemberdayaan
dengan mengangkat permasalahan UMKM merupakan lanjutan dan UMKM yang diselenggarakan oleh
yang paling sering timbul dalam perluasan cakupan dari yang telah Kemenkeu Satu Bali.
penyaluran TKD. Pelaksanaan FGD dilaksanakan oleh KPPN Denpasar Pemberdayaan melalui
tersebut dilaksanakan baik dengan pada tahun-tahun sebelumnya. pendampingan pembiayaan
mengundang pihak Pemda, maupun dilaksanakan kepada UMKM
dilaksanakan di Lokasi Pemda yang 1. Profiling UMKM Pembuat Bumbu Rajang Kering Bali-
bersangkutan. Bumba yang memerlukan tambahan
Kegiatan Profiling UKM oleh modal untuk pengembangan usaha
5. Monitoring dan Evaluasi KPPN Denpasar dilakukan kepada bumbu Rajang Bali. KPPN Denpasar
bersinergi dengan Penyalur Program
2 UKM di Kabupaten Gianyar, yaitu Kredit Ultra Mikro, KSP Jujur Utama
Sebagai upaya, tindakan, Pengrajin Tenun Ikat Bali-Endek Mandiri (Jumari) yang berlokasi
dan kegiatan untuk mendorong Sri Sedana dan Pembuat Bumbu di Gianyar untukmemberikan
penyaluran Dana Desa dan DAK Rajang Kering Bali Bumba. Profiling informasi pembiayaan yang dapat
Fisik yang optimal, KPPN Denpasar yang dilakukan meliputi: Nama diakses oleh UKM Bumba Bali.
melaksanakan Monitoring dan Usaha, Nama Pemilik, Jenis Usaha, Bentuk pemberdayaan lainnya
Evaluasi terhadap Pemda setiap Alamat Usaha, Nama Produk, berupa melakukan pendampingan
triwulan. Pelaksanaan monev Permodalan, Omset rata-rata per pencatatan keuangan melalui
tersebut agar diperoleh hasil bulan, Pemasaran, Legalitas usaha, pengenalan Aplikasi SIAPIK
yang optimal, menggunakan alat Mulai Usaha, Pendaftaran Hak (Sistem Aplikasi Pencatatan
bantu Kertas Kerja Monev yang Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Informasi Keuangan). Aplikasi
terdiri dari kertas kerja mandatory, Klasifikasi UKM, Kendala yang SIAPIK merupakan aplikasi yang
kertas kerja complementary, dan dihadapi, Kebutuhan Pemberdayaan dikembangkan oleh Bank Indonesia
feedback baik internal maupun UKM. untuk memudahkan UMKM dalam
eksternal. Pelaksanaan monitoring Pemilihan UKM yang akan pencatatan transaksi keuangan
dan evaluasi tersebut dilaksanakan dijadikan sasaran pemberdayaan usaha dan secara otomatis dapat
bersamaan dengan kegiatan dengan pertimbangan antara lain: menghasilkan laporan keuangan
sosialisasi dan bimbingan teknis produk yang dihasilkan dapat secara digital
atau FGD/Sharing Session. dipromosikan dalam beragam event/
Pemantauan dan evaluasi acara, produk yang dihasil dapat
yang dilaksanakan oleh KPPN dipajang pada etalase Pojok UKM 3. Monitoring, Evaluasi, dan
Denpasar diarahkan pada baik di KPPN Denpasar maupun unit Pelaporan
penyediaan informasi dan organisasi lain yang terlibat.
hambatan pelaksanaan penyaluran, Monitoring dan evaluasi