Page 8 - Kecak Bali Vol1-2025
P. 8
KECAK BALI | 8
pegangangkatan tema ini, karena Manfaat dari belanja APBN rekomendasi dari Kantor Pusat.
merupakan alat pengukuran yang telah dilaksanakan oleh Agar penyaluran TKD
penilaian kinerja satuan kerja yang Satuan Kerja perlu dipublikasikan khususnya Dana Desa dan DAK
paling pokok. Satuan Kerja yang untuk menyampaikan pesan Fisik pada tahun 2024 dapat
mempunyai nilai IKPA relatif rendah kepada Masyarakat bahwa tersalurkan dengan lancar,
akan diundang dalam Penjor, APBN yang dikelola oleh Satuan KPPN Denpasar menyampaikan
untuk dikonfirmasi permasalahan Kerja memberikan manfaat bagi mekanisme penyaluran sesuai
yang terjadi pada satuan kerja Masyarakat dalam berbagai bidang, dengan ketentuan perubahan
tersebut dan mendiskusikan upaya- antara lain: bidang infrastruktur, terakhir. Kebijakan pada tahun 2024
upaya yang perlu dilakukan untuk pendidikan, budaya, pariwisata, yakni memperbesar dampak DAK
mendorong peningkatan nilai IKPA. atau bidang-bidang lainnya. KPPN melalui penerapan konsep berbasis
Selain tema IKPA, tema lain yang Denpasar melakukan publikasi pendekatan Tematik, Holistik,
diangkat dalam Penjor yakni: a. tersebut melalui inovasi Punapi 037 Integratif, dan Spasial (THIS)
Pengelolaan dana pemilu (Pemilu (Publikasi APBN dan Pembangunan dalam rangka pencapaian outcome
legislatif, Pilpres, dan Pilkada); b. di Provinsi Bali). optimal melalui penguatan alokasi
Belanja Kontraktual; c. Kontrak Punapi 037 selama tahun 2024 dan penyaluran berbasis kinerja.
yang berpotensi penyelesaiannya melakukan liputan dan publikasi Karakteristik semua DAK Fisik adalah
menggunakan RPATA. terhadap proyek yang didanai dari “DAK Penugasan” dengan target
APBN yang nilainya relatif besar per bidang/subbidang spesifik,
5. Monitoring dan Evaluasi atau menjadi Proyek Strategis lokpri selektif, dan kegiatan focus.
Nasional, misalnya: Pembangungan Sedangkan untuk penyaluran Dana
Bendungan Sidan yang berlokasi Desa mengalami perubahan dengan
Sebagai upaya, tindakan,
dan kegiatan untuk mendorong meliputi 3 kabupaten (Badung, dibedakan menjadi Yang Ditentukan
Gianyar, dan Bangli), Pembangunan Penggunaannya (Earmark) dan Yang
terwujudnya pengelolaan anggaran Embung Tukad Unda yang berlokasi Tidak Ditentukan Penggunaannya
yang profesional, transparan, di Kabupaten Klungkung. (Non-Earmark).
dan akuntabel pada satker, KPPN
Denpasar melaksanakan Monitoring Selanjutnya dalam rangka
dan Evaluasi terhadap Satuan Kerja B. Local Government Advisory untuk menginformasikan
setiap bulannya. Pemilihan satuan perkembangan penyaluran Dana
kerja yang dijadikan obyek monev 1. Koordinasi Penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik, pada bulan
didasarkan pada pertimbangan Transfer ke Daerah Juni 2024 dilaksanakan koordinasi
sebagai berikut: a. setelah diundang Kembali dengan mengundang
menghadiri kegiatan Penjor atau BPKAD dan OPD terkait. Pada
Bimtek, belum terdapat perbaikan Koordinasi penyaluran Dana kegiatan tersebut disampaikan
atau peningkatan dalam pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) pada progress penyaluran Dana Desa
anggarannya; b. Terdapat isu yang KPPN Denpasar dilaksanakan dan DAK Fisik serta dan kendala-
perlu mendapat perhatian, misalnya: sepanjang tahun dan pada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemda.
Pejabat Perbendaharaan yang tingkatan (manajerial serta teknis). Dalam kesempatan tersebut juga
belum memiliki sertifikasi pejabat Adapun Pemda yang penyalurannya diingatkan batas waktu penyaluran
perbendaharaan (PNT, SNT, BNT). dilaksanakan oleh KPPN Denpasar Dana Desa Tahap II dan DAK Fisik
Agar pelaksanaan monev meliputi Provinsi Bali, Kota Tahap II.
tersebut memperoleh hasil yang Denpasar, Kabupaten Badung, Bentuk koordinasi selanjutnya
Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten
optimal, menggunakan alat bantu Tabanan. sepanjang tahun anggaran, tersedia
Kertas Kerja Monev yang terdiri dari dalam forum online dengan
kertas kerja mandatory, kertas kerja Mengawali tahun Anggaran menyertakan seluruh unit terkait
complementary, dan feedback baik 2024 dilaksanakan Rapat lingkup Pemda dalam wilayah
internal maupun eksternal. Koordinasi penyaluran Dana penyaluran KPPN Denpasar.
Dalam pelaksanaan monev Transfer ke Daerah pada bulan
tersebut, diupayakan agar Januari 2024. Dalam kegiatan Rapat 2. Layanan Helpdesk
Koordinasi tersebut disampaikan
seluruh pejabat perbendaharaan evaluasi penyaluran TKD Tahun
ikut menghadiri. Agar terhadap Anggaran 2023 dan penyampaian Layanan Helpdesk penyaluran
permasalahan yang timbul atau penghargaan terhadap Pemerintah TKD dilaksanakan oleh Tim
perlu klarifikasi segera terdapat Daerah yang mempunyai kinerja Pengelola Penyaluran TKD pada
respon. Sehingga feedback yang terbaik dalam penyaluran Dana Seksi Bank KPPN Denpasar berupa:
diperoleh dari para pihak, dapat Desa dan Dana Alokasi Khusus layanan konsultansi, asistensi, dan
digunakan untuk memberikan (DAK) Fisik. Penghargaan diberikan pemetaan permasalahan penyaluran
rekomendasi pelaksanaan anggaran untuk 2 kategori, yakni penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik. Layanan
pada satuan kerja. tersebut berlangsung setiap hari
Dana Desa dan DAK Fisik tersebut
yang memerlukan proses verifikasi selama jam kerja.
6. Publikasi Hasil di Pembangunan persyaratan penyaluran oleh KPPN
Provinsi Bali Denpasar. Sedangan penyaluran 3. Sosialisasi Kebijakan dan
Dana TKD lainnya, berdasarkan Bimbingan Teknis