Page 14 - Kecak Bali Vol4-2024
P. 14
KECAK BALI | 14
Platform Pembayaran Pemerintah
Perkembangan teknologi Tidak hanya dalam sys-
khususnya teknologi informasi tem pelaksanaan anggaran dan
yang serba digital mendorong pelaporan pertanggungjawaban
transformasi perubahan dalam anggaran saja Ditjen Perbenda-
tata Kelola pemerintahan, Ditjen haraan juga mengembangkan “
Perbendaharaan yang merupakan system pembayaran yang lebih Simplikasi proses, transpar-
bagian dari Institusi Pemerin- moderen diantaranya penggu- ansi pembayaran dan efek-
tah dalam lingkup Kementerian naan Kartu Kredit Pemerintah, tifitas pelaksanaan tugas
Keuangan turut melaksanakan Digitalisasi Pembayaran melalui adalah tersedianya data
Transformasi Teknologi dalam Virtual Account (VA) dan pem-
pelaksanaan tugasnya dibidang bayaran terjadwal melalui Plat- dengan sangat rinci
Keuangan Negara baik dari sisi form Pembayaran Pemerintah terkait belanja pemerintah “
tata kelola penerimaan negara (PPP). Dengan penggunaan PPP
maupun tata kelola pengeluaran memudahkan Pemerintah dalam
negara. penyedian kas untuk pembayaran
Ditjen Perbendaharaan tagihan negara dan bagi pemilik
yang salah satu misinya adalah tagihan (Vendor) akan mendapat adalah Pembayaran Gaji (Gaji
mewujudkan pengelolaan kas kepastian kapan pembayaran Induk PNS, PPPK dan PPNPN),
negara yang prudent, efisien dan diterima (schedule payment date) Pembayaran Tunkin, Uang Makan
optimal terus mengembangkan dan kemudahan dalam memoni- dan Uang Lembur serta Common
system pengelolaan keuangan toring posisi tagihannya. Expenses (Pembayaran Tagihan
negara dengan mengikuti perkem- Platform Pembayaran Listrik PLN dan Langanan Tele-
bangan teknologi. Sejak pem- Pemerintah adalah interkoneksi pon/Internet PT. Telkom). Ren-
bentukan Ditjen Perbendaharaan system antara system inti (core cana perluasan PPP yang sedang
melalui paket Undang-undang system) yang dimiliki Ditjen Per- dikembangkan adalah pemba-
Keuangan Negara pada tahun bendaharaan dengan system pen- yaran Perjalanan Dinas melalui
2004 perkembangan teknologi se- dukung baik yang dikelola Ditjen aplikasi e-Perjadin, pembayaran
lalu mengiringgi perjalanan Ditjen Perbendaharaan, Eselon I lain di pengadaan sederhana melalui
Perbendaharaan dalam melayani Kemenkeu maupun system yang Government Marketplace (Ap-
stakeholders. dikelola oleh Kementerian lain likasi Govmart di ekatalog LKPP)
Pada awal perjalanan Ditjen diluar Kemenkeu serta system mi- serta pembayaran Bantuan Sosial
Perbendaharaan tahun 2005 di- tra yang dimiliki pihak ketiga baik dan Bantuan Pemerintah.
luncurkan aplikasi Surat Perintah vendor maupun perbankan, dalam Manfaat dari PPP antara
Membayar (SPM) untuk satuan rangka pelaksanaan pembayaran lain adalah simplikasi proses
kerja dalam pengajuan tagihan pemerintah. karena seluruh proses baik
kepada Negara, kemudian seiring Sistem inti pada PPP pengunduhan tagihan maupun
dengan kebutuhan pengelolaan adalah system yang dimiliki dan proses pembayaran dilakukan
anggaran yang lebih akurat di dikelola Ditjen Perbendaharaan melalui aplikasi SAKTI dengan
tahun 2014 diluncurkan Sistem yang merupakan system utama memanfaatkan data dari pihak
Perbendaharaan dan Anggaran untuk pelaksanaan pembayaran mitra maupun system pendukung,
Negara (SPAN) yang merupakan diantaranya SPAN, SAKTI dan Gaji selain itu seluruh proses juga
aplikasi pertama Ditjen Per- Web KPPN. Sedangkan system transparan karena dapat dimo-
bendaharaan yang menggunkan pendukung diantaranya ada- nitoring sampai mana proses
data base tunggal (single data lah Aplikasi HRIS, Digipay Satu, pembayarannya dan juga bagi
base) dan ditahun 2022 dilak- e-Peradin, e-Procurment, dan pemerintah memudahkan dalam
sanakan role out Aplikasi SAKTI Aplikasi Bansos. Sedangkan sys- perencanaan kas dengan Sched-
untuk seluruh satuan kerja untuk tem mitra yang sudah bergabung uled Payment Date (SPD) dan
melakukan penagihan kepada dalam PPP diantaranya PLN, bagi mitra mendapat kepastian
negara dan sekaligus sebagai sa- Telkom, dan Bank Penerbit KKP. pembayaran yang membantu
rana dalam penyusunan laporan Tagihan negara yang su- manajeman kas sedangkan bagi
keuangan. dah diproses melalui PPP saat ini satker dengan proses melalui
