Page 9 - Buku PUG - KPPN Denpasar
P. 9
Latar Belakang
Implementasi PUG
di KPPN Denpasar
emerintah Republik Indonesia pada tahun Sebagai salah satu instansi pemerintah di
2000 menerbitkan Instruksi Presiden Nomor bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
P9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan KPPN Denpasar telah menerapkan program
gender (PUG) dalam pembangunan nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Bali
Melalui Instruksi tersebut diharapkan semua untuk pertama kalinya pada tahun 2016 dan
institusi pemerintah baik itu pusat dan daerah, turut mengambil peran dalam perbaikan kualitas
dapat menyelenggarakan PUG demi terwujudnya keadilan gender di Provinsi Bali.
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan Saat ini sebesar 82% dana APBN di Provinsi
dan program pembangunan nasional yang Bali dikelola oleh KPPN Denpasar, menunjukan
berperspektif gender. KPPN Denpasar memiliki peran penting dalam
menopang program-program pemerintah pusat
Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Bali dalam membangun Bali. Tantangan semakin
memiliki penduduk sebanyak 4,32 Juta Jiwa besar di masa pandemi ini, dimana KPPN
yang terdiri dari 2,17 juta laki-laki, dan 2,15 Denpasar dituntut untuk mampu menyalurkan
juta perempuan. Saat ini mayoritas penduduk dana APBN secara efektif dan efisien, dan tepat
Bali berada pada usia produktif, yang sangat sasaran.
bergantung pada usaha informal pada sektor
pariwisata seperti perdagangan, rumah makan Sebagai wujud komitmen pada masa pandemi
dan akomodasi. ini, KPPN Denpasar telah melakukan berbagai
inovasi dalam rangka menjaga keberlangsungan
Pada sisi gender, kesetaraan antara laki-laki dan layanan, serta menekan penularan virus covid-19
perempuan di Provinsi Bali setiap tahunnya terus di Bali, dengan melakukan digitalisasi layanan
mendekati optimal, hal ini bisa dilihat dari Indeks pencairan dana, pelaporan keuangan, serta
Pembangunan Gender (IPG) di Bali yang sejak layanan konsultasi. Melalui digitalisasi tersebut,
tahun 2018 terus mendekati angka seimbang. layanan KPPN Denpasar dapat dilakukan dengan
tanpa tatap muka, serta memberikan fleksibilitas
Kondisi pandemi yang telah menghantam Bali dan kemudahan bagi stakeholder laki-laki dan
lebih dari 1,5 tahun telah berdampak pada sektor perempuan dalam mengakses layanan KPPN
kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pada sektor Denpasar di masa pandemi ini.
ekonomi, banyak aktivitas ekonomi masyarakat
yang lumpuh akibat lesunya wisatawan yang Inovasi tersebut juga diharapkan mampu
berkunjung ke Bali dan mengancam bonus mendukung Program Penganggulanan Covid-19
demografi Bali yang mayoritas diisi oleh penduduk dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta
usia produktif. program pemberdayaan UMKM di Bali khususnya
bagi masyarakat yang kesulitan mengakses kredit
Kondisi sulit ini juga memiliki potensi (unbankable).
memperlebar ketimpangan gender serta
mengancam kesejahteraan masyarakat Bali Dengan berbagai inovasi tersebut, KPPN Denpasar
sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah dalam akan selalu berkomitmen dalam meredam
meredam dampak pandemi melalui kebijakan dampak pandemi di Bali, dan mewujudkan Bali
yang responsif gender. yang bangkit dari Pandemi.
6 LAYANAN KPPN DENPASAR Inovatif dan Responsif Gender Mewujudkan Bali Bangkit dari Pandemi LAYANAN KPPN DENPASAR Inovatif dan Responsif Gender Mewujudkan Bali Bangkit dari Pandemi 7
